Gerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa sebagai gerakan massa dalam sejarah Indonesia sebenarnya baru muncul pada tahun 1966. Namun, jika kita menggunakan definisi yang lebih longgar, di mana yang dimaksud sebagai gerakan mahasiswa mencakup komunitas sosial yang menjalankan aktivitasnya dalam upaya berperan dalam proses politik, peran gerakan mahasiswa sebenarnya sudah lama ada. Yakni, sejak masa kolonialisme. Sebelum kemerdekaan, sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia pada awalnya sangat terkait dengan lahirnya gerakan kebangsaan. Kehadiran mereka merupakan produk situasi yang didorong oleh perubahan sikap politik pemerintah kolonial Belanda dengan politik etisnya pada 1901. Politik Etis merupakan ganti rugi atas penderitaan rakyat Indonesia selama di bawah kolonial Belanda, dan dengan politik ini Belanda ingin memperlihatkan diri memerintah atas dasar moral.
Di bawah politik itu, kaum muda pribumi -khususnya dari kalangan masyarakat atas (ningrat) dan yang bekerja pada pemerintah kolonial - mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di lembaga-lembaga, yang semula hanya boleh dimasuki orang Belanda dan warga asing lainnya. Karena keterbatasan fasilitas akademis di Hindia Belanda, banyak pemuda pribumi yang berhasil lulus dari sekolah menengah atas bantuan pemerintah kolonial di kirim untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi di negeri Belanda.

Para mahasiswa pribumi generasi awal inilah, berkat pendidikan yang mereka raih telah memperoleh kesadaran politik tentang kondisi bangsanya yang terjajah. Suasana pemikiran tersebut diorientasikan pada proses penyadaran kemanusiaan dan sosialisasi wacana nasionalisme melalui kelompok-kelompok pergerakan.

Pergerakan nasional dengan wadah perjuangan yang memiliki struktur pengorganisasian yang modern pertama kali diperlihatkan oleh Boedi Oetomo, yang didirikan pada 1908. Boedi Oetomo yang dimotori pemuda dan mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA, sebuah sekolah kedokteran di Jakarta, pada saat itu masih dipengaruhi oleh obsesi kebesaran budaya Jawa. Namun terlepas dari sisi primordialisme itu, kehadiran Boedi Oetomo merupakan refleksi dari sikap kritis dan keresahan intelektual.

Pada 1908, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda juga membentuk sebuah organisasi perhimpunan yang dinamakan Indische Vereeniging. Semula organisasi ini hanya merupakan pusat kegiatan diskusi bagi para mahasiswa tentang  perkembangan situasi di Tanah Air, namun kemudian berkembang menjadi wadah berorientasi politik yang jelas untuk kemerdekaan Indonesia. Indische Vereeniging, sejalan dengan perubahan orientasinya, berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging pada 1922, dan berubah lagi menjadi Perhimpoenan Indonesia pada 1925.

Berdasarkan sejumlah masalah yang diinventarisasikan oleh pengurus Perhimpoenan Indonesia waktu itu, muncul sikap menentang terhadap penjajah, tidak mau berdamai, serta tak kenal kerjasama. Semangat itu terlihat dalam pernyataan dasar-dasar Perhimpoenan Indonesia, yang intinya sebagai berikut:

1.      Masa depan bangsa Indonesia semata-mata tergantung pada susunan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

2.      Untuk mencapai itu, setiap orang Indonesia harus berjuang sesuai kemampuan serta  bakatnya, dengan tenaga dan kekuatan sendiri.

3.      Untuk mencapai tujuan bersama itu, semua unsur atau lapisan rakyat perlu kerja sama seerat-eratnya.

Perluasan jaringan gerakan politik mahasiswa meningkat setelah di Tanah Air didirikan perguruan tinggi pertama, yakni Sekolah Tinggi Teknik di Bandung pada 1920, disusul Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta tahun 1924, dan perubahan STOVIA menjadi Fakultas Kedokteran di Jakarta tahun 1927. Selain karena Politik Etis, pendirian perguruan-perguruan tinggi ini bertujuan memperoleh tenaga-tenaga menengah lokal yang diperlukan untuk perluasan ekonomi kolonial, yang kurva pertumbuhannya berpuncak pada 1920-an.

Serombongan mahasiswa yang kuliah di negeri Belanda pulang ke Tanah Air pada 1923. Mereka lalu membentuk kelompok-kelompok studi sebagai kekuatan alternatif pergerakan, karena kecewa dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan partai-partai politik yang ada, juga tidak cocok dengan wadah pergerakan pemuda yang bersifat primordial. Pilihan ini dipengaruhi pertimbangan rasional yang melatarbelakangi suasana politis waktu itu.

Untuk merekatkan berbagai wadah kebangsaan, didirikanlah PPPI (Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia) pada 1926.  Ketika itu, belum ada prototip organisasi yang menghimpun seluruh elemen organisasi gerakan mahasiswa yang bersifat kebangsaan, sehingga PPPI dapat dikatakan pemula. Pada Kongres Pemuda I, Mei 1926, diletakkan komitmen oleh aktor-aktor gerakan pemuda dan mahasiswa untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan primordial di antara mereka dan menciptakan kesatuan bangsa. Kemudian pada 28 Oktober 1928, dicetuskan Sumpah Pemuda melalui Kongres Pemuda II di Jakarta, yang dimotori PPPI.

Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Penguasa baru ini melarang semua kegiatan yang berbau politik, dan membubarkan semua organisasi pelajar dan mahasiswa, serta partai politik. Banyak perguruan tinggi juga ditutup. Karena kondisi yang lebih represif itu, mahasiswa memilih melakukan kegiatan berkumpul dan berdiskusi di asrama-asrama. Tiga asrama yang terkenal dalam sejarah kemerdekaan adalah Asrama Menteng Raya, Asrama Kebon Sirih, dan Asrama Cikini.Para mahasiswa inilah yang kemudian menjadi pemuda generasi '45, yang bangkit merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan cara pemuda.

            Sampai Jepang masuk ke Indonesia, peran politik mahasiswa sangatlah kecil, apalagi jumlah mereka sangat terbatas, pada waktu itu cuma 637 orang, padahal jumlah mahasiswa golongan Eropa lebih dari dua kali lipat mahasiswa Indonesia. Harsya W. Bachtiar malah menyebut angka lebih rendah, 387 orang. Sedangkan Joseph Fischer menyatakan, jumlah sarjana Indonesia pada permulaan masa kemerdekaan adalah 1.100 orang.

       Sesudah periode perang kemerdekaan, 1945-1950, pemerintah berusaha mengurangi ketimpangan peninggalan kolonial ini. Meski demikian, pada masa Demokrasi Parlementer ini sebagian besar mahasiswa masih dari golongan atas, yang berlatarbelakang aristokrat, priyayi, dan anak pegawai tinggi pemerintahan. Karena jumlahnya yang masih sedikit, mahasiswa waktu itu yakin akan tertampung dalam birokrasi dan sadar akan perannya sebagai elite masa depan. Banyak aktivis mahasiswa juga punya hubungan dekat dengan elite politik. Dari sisi subyektif mahasiswa, ini menjelaskan mengapa pada masa demokrasi parlementer waktu itu praktis tak ada gerakan mahasiswa yang berfungsi politik, yang kritis terhadap pemerintah.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, terutama setelah tahun 1960, terjadi eksplosi pendidikan dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, karena murid SLTP dan SLTA di tahun 1950-an kini bertumpuk jumlahnya dan semua ingin menjadi mahasiswa. Jika pada masa sebelumnya istilah "mahasiswa" identik dengan pekerjaan yang baik dan sukses sosial, pada 1960-an sebutan "mahasiswa' menjadi lebih egalitarian sifatnya. Karena birokrasi pemerintah tak lagi sanggup menyerap semua lulusan ini, maka sarjana-sarjana baru ini beralih diserap ke bidang politik.